Kunci Menuju Hubungan Harmonis TNI-Polri

 Kepolisian Bagian (Polsek) Ciracas, Jakarta Timur, dikagetkan dengan kehadiran seratusan orang yang lakukan serangan dengan cara beringas.

Kegeraman Lampard Setelah Chelsea Tersisih

Karena serangan itu, beberapa kendaraan dibakar, kaca-kaca di Polsek dipecahkan. Serta, beberapa anggota polisi alami beberapa luka. Tidak cuma Polsek Ciracas yang menjadi target serangan, Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur, dibuangi batu.

Lacak punyai lacak, rupanya serangan dua Polsek itu dilaksanakan oleh beberapa anggota TNI. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, menyebutkan jika, berdasar laporan dari Komandan Area Militer (Dandim), seputar 100-an orang lakukan tindakan serangan itu.

Faksi Detasemen Polisi Militer (Denpom) TNI terus lakukan kontrol pada beberapa anggotanya yang terjebak lakukan serangan ke Polsek Ciracas serta Pasar Rebo. Mereka yang terjebak akan terserang sangsi tegas dari TNI.

Sebelum serangan itu berlangsung, beberapa anggota TNI itu tersulut emosinya sesudah Prada Muhammad Ilham, anggota Unit Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat, menebar berita hoax tentang dianya dikeroyok.

Berita hoax itu dikatakan Prada Muhammad Ilham pada beberapa rekannya termasuk juga seniornya di TNI lewat hp. Pada akhirnya, kawan-kawan serta seniornya termakan hoaks Prada Muhammad Ilham serta lakukan tindakan serangan.

Walau sebenarnya, Prada Muhammad Ilham sebenarnya bukan dikeroyok, tetapi alami kecelakaan tunggal dari motor yang dikendarainya. Hal tersebut diketahui dari rekaman CCTV salah satunya toko seputar tempat insiden.

KSAD Jenderal Andika Perkasa, terus-terang mohon maaf atas kejadian serangan dua Polsek di Jakarta Timur itu serta akan mengubah rugi tiap kerusakan. Andika pastikan, anggotanya yang terjebak akan dikeluarkan serta kecuali terserang hukum pidana.

"Lebih bagus kita kehilangan 31 atau berapa saja prajurit yang terjebak, apa saja peranannya, dibanding nama TNI Angkatan Darat tetap akan rusak oleh tingkah laku-tingkah laris tidak bertanggungjawab serta benar-benar tidak menggambarkan sumpah prajurit yang mereka katakan, janjikan di saat mereka jadi prajurit TNI Angkatan Darat," jelas Andika Perkasa dalam temu wartawan di Mabes TNI AD, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

"TNI Angkatan Darat meminta maaf atas berlangsungnya kejadian yang mengakibatkan korban atau kerusakan yang dirasakan kawan-kawan baik dari warga sipil atau anggota Polri yang tidak paham apa-apa," sambungnya.

Jalinan di antara TNI dengan Polri beberapa saat terakhir jadi perhatian publik, terutamanya sebab seringkali berlangsung perselisihan yang menyertakan prajurit di ke-2 lembaga itu.

Sebelum serangan Polsek Ciracas Sabtu lalu, tahun ini beberapa kali sudah berlangsung perselisihan yang menyertakan anggota TNI dengan Polri. Pada April 2020 berlangsung bentrokan di antara anggota TNI serta Polri di Papua karena salah paham.

Tiga anggota polisi meninggal dalam benturan itu serta 2 orang yang lain alami cedera tembak. Lalu pada 14 Mei 2020, seorang polisi di Sulawesi Selatan tembak istrinya serta seorang anggota TNI.

Bentrokan di antara personil TNI-Polri berlangsung di Jalan Lintas Sumatera, titik Tarutung-Sipirok, Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, pada 27 Februari 2020.

Dalam tahun-tahun ini, jalinan TNI serta Polri memang seperti tidak lagi mesra. Umumnya, runtutan bentrokan anggota ke-2 lembaga itu dipacu sebab permasalahan remeh.

Yang benar-benar memprihatinkan, perselisihan dapat berbuntut benturan fisik serta unjuk kemampuan senjata semasing faksi sampai jatuh korban jiwa atau rusaknya sarana publik serta perseorangan.

Deretan benturan di antara prajurit TNI dengan Polri dicemaskan jadi kejadian gunung es, dimana di permukaan intensitasnya terlihat kecil, tetapi tersimpan banyak kekuatan meledak atau kapanpun bisa berlangsung benturan lagi dengan semakin besar.

Sebenarnya, banyak cara dilaksanakan, baik oleh pimpinan Polri atau TNI untuk menahan berlangsungnya benturan kembali lagi yang menyertakan beberapa prajurit dari dua instansi itu. Sayang, kelihatannya usaha itu belum sukses bawa ke jalinan yang bertambah mesra yang abadi, sesuai dengan harapan.

Tidak dapat disangkal, bentrokan di antara prajurit TNI dengan Polri banyak berlangsung selesai pembelahan Polri dari TNI (dahulu ABRI) pada 1999. Meskipun sebelum pembelahan ada juga perselisihan, tetapi intensitasnya tidak sekitar saat pembelahan.

Inspirasi fundamen pembelahan ke-2 lembaga itu tidak lain agar dapat tingkatkan karieronalitas peranan serta organisatoris Polri serta TNI. Disamping itu, sdm yang ada di TNI serta Polri bisa bertambah berdayaguna serta sukses dalam melakukan pekerjaan intinya semasing.

Gubernur Instansi Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, mengatakan, pembelahan itu (TNI serta Polri) ialah mandat konstitusi. Menurutnya, yang penting harus dapat sama-sama menghormati dalam tatanan-tatanan baru, yaitu pekerjaan polisi ialah penegakan hukum serta jaga keamanan dan keteraturan warga, sedang TNI manfaatnya pertahanan nasional.

"Polisi pekerjaannya menegakkan hukum. Ini mandat konstitusi serta beberapa prinsip demokrasi. Jadi, kita tidak dapat cari kambing hitam itu dari suatu hal yang semakin tinggi serta mendasar untuk dikorbankan, cuma untuk jaga suatu hal yang sebenarnya berlangsung sebab kekurangan kita, yakni perselisihan-konflik di antara anggota polri dengan TNI. Jadi, tidak dapat ditawar, TNI serta Polri ini punyai fungsi dan tugas yang lain," papar Agus pada Liputan6.com.

Pria berumur 73 tahun itu memiliki pendapat, pentingnya kepekaan dari kewenangan politik yang memantau dan membina TNI serta Polri, untuk hindari kebijaksanaan yang mempunyai potensi memunculkan kecemburuan dua lembaga ini.

"Waktu masa dwifungsi dahulu, banyak anggota TNI menempati kedudukan-jabatan sipil. Saat ini, TNI telah berinisiatif memulai reformasi serta keluar dari politik. Tapi, mengapa banyak kedudukan-jabatan tinggi sipil sekarang ditempati anggota Polri. Ini kan membutuhkan kesetimbangan, meskipun itu pemahaman, tetapi pemahaman ini harus di hilangkan untuk lihat jika hal tersebut digerakkan dengan cara adil, berat samping, tidak ada dianakemaskan," jelas Agus.

"Jadi, banyak serta ini bukanlah datang dari TNI atau Polri sendiri, tetapi datang dari kewenangan politik. Sebab yang menjalankan, memantau, membina, serta memberi budget, ini dari kewenangan politik."

Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini menanyakan bagaimana dapat sering terdengar rumor di golongan umum tentang tingkat kesejahteraan anggota Polri semakin besar dari anggota TNI. Agus yakin pemerintah memberi tingkat kesejahteran yang serupa buat sama-sama aparat, tetapi ia minta beberapa perumus kebijaksanaan meneliti selanjutnya agar tidak memunculkan penimbunan merasa tidak senang pada pihak yang berasa dibedakan.

Di lain sisi, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, tidak sepakat dengan asumsi konflik seringkali berlangsung sebab ketidaksamaan kesejahteraan ke-2 lembaga. Dia kurang sama pendapat jika perselisihan berlangsung sebab ke-2 lembaga dipisah, tidak lagi satu seperti masa orde baru.

"Terdapat beberapa pandangan semacam itu, hanya seharusnya jangan ada pandangan semacam itu. Lalu telah berlalu. Untuk sisi dari perangkat negara, ia (TNI serta Polri) dilindungi dan bekerja membuat perlindungan serta bela undang-undang," jelas Dave Laksono pada Liputan6.com

"Itu semua tidak dibuat fakta mereka berlaku beringas. Sebab saat seorang perorangan bekerja jadi TNI, ya ia harus siap memikul sumpah itu. Jangan ada rasa iri. Jika demikian skema pikirnya, pegawai pajak upahnya semakin besar, terus ingin diserang kantor pajak? Kan tidak dapat demikian," sebut putra dari Agung Laksono ini.

Kesan-kesan jika kesolidan TNI serta Polri cuma berlangsung di level elite atau pejabat makin jelas, sebab pada tingkat akar rumput atau prajurit, kondisinya bertentangan adanya deretan bentrokan.

"Walau beberapa pejabat lembaga memperlihatkan pertemanan yang erat, tetapi pada tingkat bawah sering berlangsung perselisihan antarinstitusi hingga perlu dilaksanakan analisis lagi pada doktrin yang di ajarkan di semasing lembaga, baik TNI atau Polri," kata Dave Laksono.

Dalam penuntasan perselisihan juga perlu sentuh akar persoalan, bukan sebatas lakukan perdamaian serta sama-sama maafkan. Sumber riil perselisihan perlu untuk diketahui serta selekasnya ditangani hingga tidak ada efek negatif pada kestabilan ketertiban dan keamanan di warga keseluruhannya.

Dalam perubahan tehnologi sekarang ini, prajurit tidak lepas dari dampak perubahan tehnologi yang dapat membuat keterkaitan di warga. Menurut Agus Widjojo, internet serta sosial media dapat mengubah kehidupan beberapa anggota TNI serta Polri.

"Pemakaian sosial media tidak dapat diawasi faksi ke-3, dalam ini oleh beberapa komandannya. Berarti seorang makin gampang memperoleh info, mengirim info, tanpa ada terawasi serta dapat kumpulkan orang dalam sekejap untuk kebutuhan spesifik. Ini dapat berjalan di luar pemantauan dari beberapa komandannya," kata Agus Widjojo.

"Ini adalah rintangan buat kepemimpinan beberapa komandan di masa saat ini. Bagaimana untuk dapat mengawasi beberapa prajurit, sebab waktu saya jadi komandan di waktu dulu, belumlah ada handphone, internet, serta sosial media," paparnya.

Disamping itu, Dave Laksono mengutamakan keutamaan untuk beberapa prajurit patuhi perintah dari komandannya. Ia yakin beberapa komandan bertanggungjawab, hingga tidak memberikan instruksi beberapa hal yang bisa bikin rugi bawahan serta lembaga mereka.

"Mereka dalam jumlah banyak lakukan penyerangan ke tempat polisi, itu salah. Tentara itu harus sesuai dengan pimpinan, serta tentu tidak ada perintah lakukan penyerangan (ke Polsek Ciracas)."

Agar kekuatan berlangsungnya kembali lagi perselisihan di antara prajurit TNI serta Polri bisa diminimalisasi serta terbentuk jalinan yang bertambah serasi, perlu usaha serta cara riil. Jika rumor kesejahteraan yang menjadi permasalahan, karena itu pembaruan tingkat kesejahteran prajurit harus diwujudkan supaya tidak ada ketimpangan.

Disamping itu, dibutuhkan pembenahan skema perundang-undangan yang mengendalikan cakupan pekerjaan semasing lembaga, baik TNI atau Polri, hingga tidak menimbulkan tarik menarik wewenang.

Menurut Dave Laksono, jalan keluar lain supaya jalinan TNI serta Polri bertambah serasi ialah pembinaan di level akar rumput, dalam ini prajurit. Ia ingin ada komunikasi intensif yang berlangsung di level prajurit, tidak cuma di level elite.

"Dapat operasi atau latihan dikerjakan bertepatan, hingga dapat berlangsung keeratan di antara semua personil polisi serta TNI," tutur Dave.

"Perlu dikoreksi kembali lagi skema pendidikan dari TNI serta Kepolisian, hingga tidak ada lagi ego bagianal yang kuat. Jadi, semasing pola pikir itu satu, yaitu menaungi serta membuat perlindungan warga Indonesia. Bukan ada kesombongan semasing dengan cara lembaga, namun malah makin erat hubungan. Hingga, tidak lagi ada perselisihan dengan cara lembaga atau personil."

Di lain sisi, Agus Widjojo, minta beberapa komandan TNI semakin banyak melakukan komunikasi dengan prajuritnya mengenai efek serta keterkaitan dari beberapa tindakan yang dapat bikin rugi lembaga serta diri sendiri, hingga ada kesadaran diri.

"Kan tidak mudah masuk TNI. Telah capek-capek mendaftarkan jadi anggota TNI melalui semua kriteria, terus selanjutnya saat ini dikeluarkan, itu akan bikin rugi dianya. Peringatkan beberapa prajurit akan resikonya jika melakukan tindakan sendiri tanpa ada perintah dari atasan," tutur Agus.

"Dan juga dari atas, kemungkinan di atas tidak ada friksi, yang ada friksi di bawah. Yang di bawah itu tergantung dari apakah yang dikatakan dari atas. Di atas pimpinan itu harus yakin dengan tatanan-tatanan baru. Kasih tahu prajurit, jika pekerjaan TNI saat ini itu tidak dalam daerah kemasyarakatan, yang sekarang ini jadi daerah Polri. Jadi, kita harus menghormati pekerjaan mereka."

Sebaliknya, Agus Widjojo minta polisi dapat menghormati anggota TNI, khususnya mempunyai empati, jika TNI dahulunya cukup punyai wewenang di masa dwifungsi, bagus untuk keamanan atau pertahanan, sikap itu dapat membuat sama-sama pemahaman untuk hindari perselisihan.

Polsek Ciracas jadi target serangan lebih dari 100 orang prajurit TNI, Sabtu (29/8/2020). Perlu usaha serta cara riil, supaya bentrokan antar lembaga ini, tidak terulang kembali.