HEADLINE: Jokowi Tegur Komunikasi Publik Buruk Para Menteri, Apa Akar Masalahnya?

 Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko menyebutkan jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyapa barisan menterinya sebab komunikasi khalayak yang paling buruk waktu menerangkan masalah RUU Cipta Kerja. Sudah diketahui, gagasan pengesahan RUU Cipta Kerja mendapatkan banyak penampikan dari warga.

Mengetahui Kehebatan Sisik Ubed

"Spesial dalam kerangka Omnibus Law Cipta Kerja, memang satu saran dari beberapa faksi serta Presiden sangat-sangat tahu. Kami semua ditegur oleh Presiden jika komunikasi kita benar-benar benar-benar buruk," jelas Moeldoko ke reporter, Rabu (21/10/2020) tempo hari.

Ia mengaku, di zaman di mana tehnologi berkembang cepat, pemerintahan kadang kerepotan hadapi disinformasi serta hoax di sosial media. Walau demikian, ia pastikan pemerintahan terus melakukan perbaikan komunikasi khalayak supaya tidak ada masalah dalam masyarakat.

"Tapi itu bukan satu fakta untuk kami tidak untuk melakukan komunikasi secara baik. Kami terus mengatur diri, kita terus pengin mengoreksi diri," sebut Moeldoko.

Menurut ahli komunikasi politik dari Kampus Paramadina, Hendri Satrio, sekarang ini khalayak tengah menanti perombakan apakah yang akan berlangsung dan cara yang akan diambil Presiden dari kekesalan itu. Pada dasarnya, ada kekesalan dari Presiden pada beberapa menteri.

"Jadi sesudah ini ingin apa? Reshuffle kah? Atau pertukaran menteri terbatas? Atau beberapa menteri diberi pelatihan komunikasi khalayak? Kan jika komunikasi tidak bagus kemungkinan Presiden akan mengkursuskan mereka, jadi maunya apa?" tutur Hendri ke Liputan6.com, Kamis (22/10/2020).

Yang pasti, lanjut ia, beberapa menteri berkaitan saat ini dapat melakukan tindakan secara benar sesudah ada peringatan. Minimum mereka bisa bergerak memberi keterangan mengenai kebijaksanaan pemerintahan sekarang ini ke khalayak. Tetapi, ia menampik mengatakan beberapa nama menteri yang semestinya berbeda itu.

"Sebenarnya kan Presiden hanya pengin menteri-menterinya berbeda, seringkali komunikasi ke rakyat. Jika saya tidak akan detil menyebutkan nama menteri, tetapi yang pasti komunikasi khalayak di saat RUU Cipta Kerja itu jelek sekali. Pikirkan saja, hingga saat ini ada kembali draft 1.187 halaman versus baru. Hanya itu telah tidak beres," keras Hendri.

Menurutnya, yang pengin Presiden peringatkan ialah, walaupun ketok palu berada di DPR, tetapi kan yang mengadakan eksekutif serta bebannya berada di eksekutif, jika dari segi publikasi saja kacau, kan lebih berat kelak realisasinya.

"Jadi menurut saya, jika ingin menunjuk nama, ya tunjuk beberapa menteri yang terjebak dengan perumusan RUU Cipta Kerja keseluruhannya," tutur Hendri.

Persoalan penting beberapa menteri ini, menurutnya, ada keengganan berjumpa stake holder, mereka malas berjumpa untuk menerangkan apakah yang disoal. Walau sebenarnya, tidak seluruhnya pasal dalam RUU Cipta Kerja harus diterangkan, ada beberapa poin penting yang disoal serta dapat mereka terangkan serta didiskusikan ke khalayak.

"Pada akhirnya mereka (menteri) protektif, jika tidak sepakat judicial ulasan saja, bukanlah menerangkan duduk soalnya. Mengapa sich tidak buka diskusi saja? Serta menurut saya itu yang dibidik Presiden jadi peringatan pada menterinya, menggerakkan buka ruang umum, bicara dengan rakyat," papar Hendri.

Menurutnya, banyak fakta serta sangkaan mengapa menteri malas turun ke warga, apa sebab repot dengan jadwal lain, ada perselisihan kebutuhan mereka belum baca detail RUU Cipta Kerja.

"Tetapi saya garis bawahi, peringatan Presiden supaya menteri buka tempat diskusi bersama-sama rakyat, hingga makin jelas, dibanding buang uang ke buzzer, mending membuka saja ruang umum satu demi satu, agendakan saja. Contoh jumpa dengan pekerja, jumpa dengan mahasiswa," keras Hendri.

Walau Jokowi akui sedih dengan beberapa pembantunya, ia menyaksikan Presiden belum ambil langkah berlebihan.

"Belum bicara reshuffle dahulu, minimum penilaian besar, kelak buntutnya semacam apa terserah Pak Presiden," Hendri menandaskan.

Data dari media sosial pantauan alat Drone Emprit Academic yang disokong UII Yogyakarta, memperlihatkan jika terhitung dimulai dari 1 September sampai 22 Oktober pembicaraan tentang Omnibus Law di Twitter sejumlah hampir 600 ribu. Pembicaraan ini capai puncaknya di 6 Oktober dengan keseluruhan 159.766.

Sentimen negatif jadi benar-benar menguasai dalam pembicaraan ini dengan bagian 89 %. Bekasnya, sentimen positif serta netral semasing cuman berperan 8 serta 3 %. Jadi deskripsi bagaimana beberapa pemakai yang terjebak di pembicaraan ini sama-sama berkaitan, di bawah ini social network analysis yang terbagi dalam 2.639 Nodes (titik yang merepresentasikan pemakai) serta 9.999 Edges (garis yang merepresentasikan rekanan antara Nodes).

"Ini adalah tindakan tidak manusiawi serta menganiaya! TOlong kerjakan suatu hal!" kata Ardi memperjelas.

Sampai sekarang ini twit itu sudah mendapatkan lebih dari 43 ribu retweets serta 30 ribu likes. Sesaat video di twit itu sudah dilihat lebih dari 1 juta kali.

Menanggapi skema komunikasi pemerintahan ke khalayak mengenai RUU Omnibus Law, Ahli komunikasi politik dari Kampus Pelita Keinginan, Emrus Sichombing menjelaskan hal seirama dengan Hendri Satrio. Ia menjelaskan, komunikasi pemerintahan ke warga memanglah belum baik, jika tidak disebut buruk.

"Arti yang saya pakai, manajemen komunikasi pemerintahan itu belum terkelola secara baik, walaupun Pak Presiden lewat Pak Moeldoko ngomong jika itu tingkatnya telah disebutkan buruk. Di 1 segi saya animo apa sebagai penilaian Presiden, berarti ada pernyataan serta transparansi," tutur Emrus ke Liputan6.com, Kamis (22/10/2020).

Tidak cuman komunikasi masalah RUU Cipta Kerja, ia menyaksikan kekurangan dalam perlakuan komunikasi Covid-19. Ia ambil contoh waktu menteri berkaitan yang terkadang berlainan 1 serta yang lain dalam memberi keterangan. Khususnya mendekati mudik Lebaran 2020.

"Saya berpandangan, langkah komunikasi pemerintahan ini harus utuh, berarti bisa tiap menteri mengatakan lain namun pada sebuah kesatuan, sama pekerjaan serta inti manfaatnya, sama job description, siapa menjelaskan apa. Jadi jelas. Jangan ambil style komunikasi pemadam kebakaran, ada rumor baru meng-counter," keras Emrus.

Walau sebenarnya, lanjut ia, komunikasi tidak semacam itu, manajemen komunikasi yang bagus itu antisipatif serta pro aktif, jangan ada rumor baru ribet. Triknya, semuanya harus diurus oleh komunikolog, periset komunikasi.

"Jadi, saya anjurkan Presiden menilai dalam soal komunikasi ini, jadi dibikin persyaratan penilaiannya, penilaian dimulai dari juru bicara, menteri, serta kepala unit humas kementerian itu saksikan latar belakang, lulusannya apa? Dari komunikasi kan? " bertanya Emrus.

Ia memperjelas, perlakuan komunikasi tidak kalah nilainya dengan perlakuan ekonomi, hukum atau politik. Ia mengaku, komunikasi memanglah bukan salah satu yang bisa mengakhiri masalah, tapi seluruhnya masalah tidak bisa ditangani bila tidak memakai komunikasi yang bagus. Walau begitu, ia tidak pengin Presiden ambil langkah berlebihan, seperti reshuffle.

"Seharusnya penilaian dahulu saja. Wujud saja team kordinator manajemen komunikasi pemerintahan. Atau unit kerja manajemen komunikasi pemerintahan di bawah Presiden langsung, jadi ada koordinatornya," Emrus memungkasi.

Disamping itu, Tenaga Pakar Kantor Staff Presiden Donny Gahral Adian memperjelas jika peringatan yang dikirimkan tidak detil mengarah menteri spesifik, tetapi pada umumnya. Berarti, peringatan itu untuk semuanya kementerian yang berkaitan dengan perlakuan Covid-19 serta RUU Cipta Kerja.

"Saya anggap ini lebih ke anjuran serta instruksi supaya dalam melakukan komunikasi itu tidak selanjutnya mengundang pro-kontra serta betul-betul berbasiskan di data serta bukti. Berarti, saat komunikasi justru memunculkan salah paham, malah menambahkan pengetahuan khalayak mengenai apa sebetulnya RUU Cipta Kerja ini. Pokoknya, lebih waspada," tutur Donny ke Liputan6.com, Kamis (22/10/2020).

Ia menolak jeleknya komunikasi itu sebab disangka si menteri lebih konsentrasi dengan jadwal individu atau parpol tempat ia bernaung. Yang berlangsung menurutnya lebih dari beban kerja yang lumayan berat sebab persoalan yang ditemui multikompleks.

"Kita sedang pada keadaan yang lumayan berat. Tentu tentunya ini punya pengaruh di beban kerja. Saya berpikir kita harus cukup sama dalam menyaksikan. Tetapi yang pasti menteri-menteri akan melakukan perbaikan komunikasinya sama instruksi Presiden," keras Donny.

Yang pasti, lanjut ia, performa beberapa menteri tetap akan dipantau serta dipelajari. Bahkan juga, Kantor Staff Presiden (KSP) membuat yang bernama daily briefing, berisi desas-desus terbaru, ceritanya serta beberapa info berkaitan rumor itu. Ini dilaksanakan agar seluruhnya penopang kebutuhan punyai pengetahuan yang serupa serta saat melakukan komunikasi punyai pangkalan yang seragam.

Lalu, apa Presiden tidak punyai pilihan reshuffle kabinet dalam kurun waktu dekat?

"Jika itu benar-benar berpulang di kebijaksanaan Presiden sendiri, apa ini sampai harus reshuffle atau mungkin tidak. Itu saya anggap hak prerogatif Presiden jika itu. Jika penilaian dari sekian waktu. Tentu Presiden akan penilaian, tidak sempat stop. Tetapi saya anggap itu seluruhnya selanjutnya bisa menjadi keputusan Presiden," tutup Donny.