Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Janji Versus Realisasi?

 Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin genap berumur setahun ini hari, (20/10/2020). Pasangan yang memenangkan Pemilihan presiden 2019 ini, dikukuhkan dalam sidang Pleno MPR yang dipegang oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo di Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

Mengetahui Kehebatan Sisik Ubed

Selang beberapa waktu saat dikukuhkan, Jokowi serta Ma'ruf membuat Kabinet Indonesia Maju. Minimal, ada 5 program kerja fokus yang dibeber Jokowi waktu pengukuhan. Tentu saja, 5 program itu diatur Jokowi jauh sebelumnya virus corona (Covid-19) menempa Indonesia serta beberapa negara.

Target utama pemerintah Jokowi-Ma'ruf yaitu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, trampil, kuasai ilmu dan pengetahuan serta tehnologi. Untuk meraihnya, ia memandang perlu endowment fund (dana kekal) yang besar untuk manajemen SDM.

Pembangunan infrastruktur tetap jadi program fokus Jokowi di masa ke-2 kepemimpinan. Terutamanya, yang menyambungkan teritori produksi serta akses ke teritori rekreasi hingga dapat mengangkat perekonomian warga.

Konsentrasi ke-3 Jokowi-Ma'ruf yaitu, peringkasan beberapa ketentuan yang berbelit lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi langsung ajak DPR membuat omnibus law, satu perundangan sapu jagat yang dapat membuat revisi banyak undang-undang.

Maksudnya, untuk mempermudah hal pemberian izin untuk aktor Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM). Disamping itu, supaya terbentuknya lapangan kerja di Indonesia. Nampaknya, harapan Jokowi sekarang jadi fakta.

Program fokus ke-4, peringkasan birokrasi dengan besar. Bahkan juga, Jokowi memberikan ancaman akan melepas beberapa menteri serta petinggi yang tidak serius merealisasikan program pembangunan.

"Untuk yang tidak serius, saya tidak memberikan ampun. Saya tekankan, tentu saya lepas," tutur Jokowi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019.

Paling akhir, Jokowi akan konsentrasi pada alih bentuk ekonomi di masa ke-2 kepemimpinan. Dia ajak seluruh pihak berubah dari keterikatan di sumber daya alam jadi daya saing manufacturing serta layanan kekinian.

Sekarang, satu tahun telah Jokowi-Ma'ruf pimpin Indonesia, kenyataannya program yang berjalan masih di bawah ekspetasi. Pemerhati Politik Kampus Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menjelaskan, ada program yang belum berjalan karena virus corona yang mewabah di Indonesia semenjak Maret kemarin.

Misalkan, program fokus peningkatan SDM belum terealisasi sampai sekarang sebab pemerintahan konsentrasi tangani imbas kesehatan serta ekonomi karena Covid-19. Begitupun, pembangunan infrastruktur, tidak semulus yang diperkirakan.

Masalahnya bujet untuk infrastruktur direm susul kritis karena wabah corona. Adi ikut menyorot pemulihan serta pembangunan ekonomi yang hampir tidak nampak. Bukannya melesat, ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 malah turun di angka minus 5,32 %. Bahkan juga, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan isyarat jika Indonesia akan alami krisis di kuartal III 2020.

"Under expectation (di bawah ekspetasi) ya. Pertama kali, masalah pandemi corona yang membuat pemerintahan (serta) menteri, totally menghalangi seluruhnya kemauan serta program fokus presiden," kata Adi waktu dikontak Liputan6.com, Minggu (18/10/2020).

Walau demikian, Adi mengaku ada juga program fokus pemerintahan Jokowi yang sekarang telah terealisasi. Diantaranya, kemauan Jokowi untuk menyederhanakan peraturan serta birokrasi. Ini dapat dibuktikan dengan diketuk palunya UU Cipta Kerja di pertemuan pleno DPR, walau sebenarnya warga ramai-ramai menampik pengesahan undang-undang ini.

Selama ini, UU Cipta Kerja dengan tebal 812 halaman telah berada di Kementerian Sekretariat Negara serta tinggal menanti tanda-tangan Jokowi. UU itu tetap berlaku sendirinya walau Jokowi memutuskan tidak menandatanganinya dalam kurun waktu 30 hari.

Adi pahami ada program fokus Jokowi yang belum nampak sampai sekarang. Karena, barisan kabinet Indonesia Maju baru seputar 5 bulan kerja mendadak hadapi oleh masalah wabah corona. Harus, program kerja beberapa menteri jadi terhalang sebab konsentrasi penting Jokowi juga sekarang berlainan.

"Berarti 5 bulan awal jadi menteri, menteri ini sebetulnya pengin sesuaikan irama kerja, lakukan penetratif, mengonsolidasi SDM di tiap Kementerian. Tetapi mendadak ingin running, hadapi keadaan wabah, ambyar semuanya kepentingan," katanya.

Ia juga memandang lumrah Jokowi seringkali menyalahkan kerja beberapa menterinya sampai memberikan ancaman reshuffle (pembongkaran) kabinet. Menurut Adi, beberapa menteri kenyataannya tidak dapat kerja dengan extraordinary di waktu wabah.

Untuk itu, ia menjelaskan, seharusnya Jokowi me-reshuffle beberapa barisan menteri yang kerja tidak tepat harapannya. Ditambah, kata Adi, skema perlakuan Covid-19 mulai lebih baik hingga konsentrasi Jokowi bisa terdiri.

"Saya anggap di depan memang tidak ada permasalahan kembali untuk Presiden untuk menukar menteri-menterinya yang tidak sesuai keinginan. Salah satu yang dapat menjawab itu ialah tukar serta reshuffle menteri yang tidak tepat diinginkan," katanya.

Pada tahun ke-2 kepemimpinnanya, Adi menggerakkan Jokowi konsentrasi jalankan program recovery atau perbaikan ekonomi. Ini mengingat perbaikan ekonomi imbas wabah tidak cukup dituntaskan dalam periode 1 atau 2 tahun saja.

Jokowi disuruh fokus melakukan perbaikan skema perlakuan serta imbas corona pada tahun selanjutnya. Misalnya, perbanyak test swab PCR di beberapa wilayah untuk mendesak penebaran Covid-19.

Selanjutnya, konsentrasi membagikan bansos untuk warga terimbas Covid-19. Sesaat untuk program fokus pembangunan infrastruktur, Adi menyebutkan dapat dikesampingkan lebih dulu.

"Itu program periode pendek perlakuan corona. Periode panjangnya ialah recovery di bagian ekonomi, tidak perlu mikir yang lainnya lah," katanya.

Di lain sisi, Adi menyentuh peranan Wakil presiden Ma'ruf Amin yang tidak demikian terlihat di muka khalayak. Ia mengharap yang akan datang Ma'ruf dapat tampil di tempat dengan desas-desus politik, sosial, serta ekonomi. Tidak cuma, desas-desus radikalisme serta khalifah saja.

"Saya anggap memang di depan Pak Wakil presiden harus diberi bagian yang harus juga imbang. Ini untuk memberi kepercayaan ke khalayak jika Wakil presiden diputuskan tidak cuma untuk ban cadangan membendung politik jati diri tapi dapat kerja dengan optimal ," jelas Adi.

Catatan seirama dikatakan Jerry Massie. Pemerhati Politik dari Political and Public Kebijakan Studies ini mengatakan, banyak yang penting dibenahi dalam satu tahun pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Khususnya masalah manajemen kritis serta membuat keputusan. Sekarang ini, sambung ia, Jokowi-Ma'ruf bahkan juga tersandera dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya saksikan ini baik tetapi ketika membuat perlu menyertakan instansi berkaitan, pakar-pakar di bagian semasing. Karena ini pertama kali di Indonesia serta 70 undang-undang yang dikombinasi," katanya ke Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Jerry mengatakan, seharusnya UU dibikin untuk kebutuhan rakyat bukan kebutuhan legislator. Itu penyebabnya, UU Cipta Kerja perlu ditelaah kembali oleh beberapa staff pakar Presiden, yang mana memiliki masalah serta tidak, yang bikin rugi pekerja serta komponen warga lainnya.

Jerry menambah, yang akan datang, Jokowi harus lebih banyak dengar suara rakyat serta keras pada barisan menterinya yang abai dengan kebutuhan rakyat.

"Jika memang perlu mereshuffle menteri yang bekerja jelek. Saya percaya bila Presiden dengar keluhan serta jeritan rakyat barisan grassroot atau golongan marjinal karena itu negara akan aman, nyaman serta sejahtera," tambahnya.

Jerry menyorot kurang kuatnya komunikasi khalayak serta komunikasi antar instansi berkaitan beberapa kebijaksanaan yang ditelurkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Untuk juru bicara jangan seluruhnya bicara. Anjuran saya, Mensesneg Pratikno diikutsertakan saja jadi juru bicara. Sekarang ini terdapat beberapa yang bicara. Beberapa kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya," tambahnya.

Di depan, Jerry minta wapres Ma'ruf Amin lebih diberi peranan serta diikutsertakan dalam ambil kebijaksanaan. Karena, hal itu adalah sisi dari usaha membuat team yang kompak dan terbuka.

Lalu, apa kata istana berkaitan setahun Jokowi-Ma'ruf?

Tenaga Pakar Kantor Staff Presiden Donny Gahral Adian mengaku jika fokus kerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf berbeda sebab wabah Covid-19. Pemerintahan sekarang fokus tangani imbas wabah baik dari bagian kesehatan atau ekonomi.

Donny mengakui walau ekonomi Indonesia terkontraksi sampai minus 5,32 % di kuartal II 2020, tetapi lebih bagus dibanding beberapa negara yang lain. Presiden Jokowi juga sempat mengatakan hal tersebut.

"Bila dibanding dengan negara lain, prosentase itu masih lumayan cukup serta beberapa tanda ekonomi yang ada memperlihatkan jika kita mengalami trend positif," jelas Donny ke Liputan6.com, Minggu (18/10/2020).

Menurutnya, program-program perbaikan ekonomi seperti, bansos (bansos), Kontribusi Langsung Tunai (BLT) Dusun, kontribusi modal kerja UMKM, sampai bantuan upah telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, diinginkan bisa mengembalikan ekonomi kuartal III.

Walau konsentrasi sekarang ini perlakuan Covid-19, Donny pastikan jika program-program fokus yang telah berjalan selalu diteruskan. Tentang hal program non fokus, bujetnya diarahkan untuk perlakuan Covid-19.

"Jadi jika program program fokus yang telah berjalan selalu digerakkan. Ada program-program yang tidak begitu fokus, itu bujetnya direalokasi ke mitigasi kesehatan serta ekonomi Covid-19," pungkasnya.

Ia menjelaskan Jokowi-Ma'ruf akan selalu konsentrasi pada perlakuan corona pada tahun ke-2 kepemimpinan. Ditambah lagi, sekarang ini pemerintahan tengah mempersiapkan vaksin corona serta vaksinasi.

Vaksinasi ini diinginkan bisa mendesak angka masalah positif harian corona. Selain itu, pemerintahan konsentrasi mengembalikan ekonomi yang terpukul karena pandemi Covid-19.

"Selalu pembaruan ekonomi, recovery sebab wabah tempo hari kan ekonomi kita alami desakan," kata Donny.

Donny mengatakan pemerintahan akan lakukan penilaian, yang nanti jadi hak prerogatif presiden. Tetapi, ia pastikan belumlah ada reshuffle kabinet hingga saat ini.

"Tentu dipelajari, tiap tahun bahkan juga saya anggap dipantau dengan bertahap dari sekian waktu," tuturnya.

Donny pastikan peranan wakil presiden akan diberi tanggungjawab yang seimbang.

"Saya anggap presiden tahu benar bagaimana membagi pekerjaan ketika kita sedang repot untuk melakukan perbaikan ekonomi. Serta kita ketahui jika Pak Wakil presiden barusan dipilih team pemercepatan Papua itu kan berarti diberi bagian yang lumayan besar," tandas Donny.

Satu tahun pemerintah Jokowi-Ma'ruf mendapatkan sorotan dari parlemen. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan, Jokowi sudah kerja keras dalam satu tahun ini, tapi barisan menterinya masih gagap.

"Betul Pak Jokowi telah kerja keras, tetapi beberapa kementerian gagap serta raib konsentrasi serta pada umumnya nilai yang didapatkan 4 dari rasio 10," kata Mardani, Senin (19/10/2020).

Mardani menyorot 3 hal, yakni perlakuan Covid-19, penegakan hukum, dan ekonomi. Dalam soal perlakuan Covid-19, menurut dia pemerintah Jokowi masihlah jauh dari memberikan kepuasan. Angka positif yang tetap meninggi serta berlangsung permasalahan perlakuan yang tidak struktural.

Ia memandang, bila perlakuan kerja struktural wabah Covid-19 menjadi pijakan kuat pengokohan skema kesehatan nasional saat bujet kesehatan dinaikan serta diutamakan.

Tetapi, yang berlangsung ialah Kementerian Kesehatan tidak jadi peranan penting perlakuan Covid-19. Begitupun Kementerian Dalam Negeri kehilangan kesempatan jadi manager pendisiplinan khalayak pada Covid-19.

"Malah kotak-katik susunan Gugus Pekerjaan yang tidak punyai kaki ke bawah memberi warna perlakuan Covid-19. Kemarahan Pak Jokowi sebetulnya memperlihatkan ketakmampuannya pahami kritis dengan utuh serta fundamental," kata Mardani.

Tentang penegakan hukum masihlah jauh dari keinginan. Mardani memandang narasi susah fungsi KPK lebih repot dengan informasi naik upah pimpinan serta mobil dinas yang jauh dari ide single salary KPK. Dan kebakaran Kejaksaan Agung serta perlakuan masalah Djoko Tjandra belum membedah semuanya.

Dan Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebabkan reaksi khalayak akhir-akhir ini. "Belum juga Omnibus Law yang menyebabkan reaksi khalayak sampai ini hari," kata Anggota Komisi II DPR RI ini.

Sorotan dilemparkan Politisi Demokrat Hinca Pandjaitan. Menurut dia, pemerintah Jokowi belum optimal dalam membuat komunikasi dengan pemerintah wilayah. Ini dapat disaksikan pada awal wabah Covid-19, ada banyak ketidaksamaan opini dan kebijaksanaan dalam hadapi wabah di antara pusat serta wilayah.

"Komunikasi yang kurang cocok berlangsung ketika UU Cipta Kerja ditetapkan. Dinamika yang tersaji cukup membuat keadaan demokrasi tertekan serta banyak tersisa pertanyaan besar," katanya ke Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Hinca menambah, satu perihal kembali yang diamati di setahun pemerintah Presiden Jokowi ialah faktor kebebasan sipil. Betul jika Index Demokrasi Indonesia 2020 naik jadi 74,92. tapi Index Kebebasan Sipil malah alami pengurangan sekitar 1,26 point. Ini dapat dibuktikan Di Juni 2020, Presiden Jokowi dan dengan Menkominfo divonis bersalah pada penutupan internet di daerah Papua serta Papua Barat.

"Saya pahami benar jika dalam masa kedua-duanya beliau sempat mengatakan akan pimpin tiada beban hingga seringkali keluarkan kebijaksanaan yang tidak terkenal. Namun saya memperingatkan supaya semua kebijaksanaan harus sesuai koridor hukum dan kehendak dari rakyat," tegasnya.

Sorotan berlainan dikatakan Ketua Umum Federasi Pebisnis Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Ia mengatakan, Satu tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, sebagian janji kampanye sudah tercukupi. Salah satunya, yang terbaru dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Pak Jokowi stabil untuk kerjakan hal itu walau wabah, yakni dengan UU cipta Kerja itu kan menjawab semua. Tentang permasalahan untuk menggerakkan SDM kita, penciptaan lapangan pekerjaan," kata Hariyadi ke Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Disamping itu, UU ini merampingkan birokrasi serta peraturan. Hingga menggerakkan alih bentuk dari keterikatan di SDA jadi daya saing manufacturing serta layanan kekinian. Di mana ini adalah salah satunya janji Jokowi waktu pengukuhan.

"Jadi Pak Jokowi itu stabil, sialnya terkena wabah saja," katanya. Bahkan juga, Hariyadi menyebutkan penerapan dari janji Jokowi berjalan sama agenda.

Yang lain, Hariyadi mengatakan program kartu Prakerja yang realisasinya sanggup dikerjakan dalam sekejap. Ada pula beberapa infrastruktur, terhitung beberapa tol yang penggarapannya tetap on the trek.

Bahkan juga, project teritori industri Tangkai sudah dikerjakan. Hariyadi cukup berkesan dengan project ini sebab dinilai cukup bersaing dibanding swasta. "Teritori industri Tangkai menurut saya inovasi juga. Jika sampai jadi, itu suatu hal yang menurut saya fantastis sebab alurnya berlainan dengan teritori industri swasta. Jika swasta kan dipasarkan, nah jika ia (Tangkai) sewa, ini bersaing sekali," katanya.

Sesaat, Hariyadi memandang bila ada beberapa janji yang belum tercukupi, hal itu kemungkinan sebab situasi sekarang ini yang wabah.

"Jika yang kurang itu berproses. Ini PR-nya telah ditangani," tandas ia.

Presiden Jokowi minta Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi Luhut Binsar Panjaitan jaga perkembangan investasi supaya tidak minus di atas 5 %. Ini untuk mengangkat perkembangan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020.